ARAH KITA | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Pengembangan Bandara Komodo Butuh Investasi Rp3 Triliun

Selasa , 25 September 2018 | 19:45
Pengembangan Bandara Komodo Butuh Investasi Rp3 Triliun
Foto: wikipedia.org
POPULER

ARAHDESTINASI.COM: Pengembangan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), butuh investasi sebesar Rp3 triliun. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan menawarkan investasi dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

pengembangan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, dengan skema KPBU bertujuan bukan hanya untuk membangun komplek bandar udara internasional secara fisik, tetapi juga untuk menyediakan fasilitas bandar udara yang dapat memberikan pelayanan berkualitas bagi wisatawan mancanegara dan lokal.

"Pemilihan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur ini tidak hanya atas pertimbangan keterbatasan anggaran semata, namun hal yang lebih penting adalah pemanfaatan partisipasi swasta yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman untuk mewujudkan infrastruktur bandar udara yang lebih berkualitas dengan anggaran yang lebih efisien," kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo di kegiatan Market Sounding, Jakarta.

Pengembangan Bandar Udara Komodo dipilih menjadi pilot project dengan pertimbangan untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo, disamping pertimbangan potensi daerah sekitarnya yang menawarkan keindahan panorama alam dan kearifan lokal khas NTT.

Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menjelaskan cakupan pekerjaan dengan skema KPBU, di antaranya adalah pembangunan dan pengoperasian bangunan terminal penumpang internasional dan terminal kargo, perpanjangan landasan pacu, dan pemeliharaan fasilitas bandar udara.

Investasi sebesar Rp3 triliun itu, katanya, rinciannya terdiri dari Rp1,17 triliun biaya capital expenditure (capex) dan Rp1,83 triliun biaya operational expenditure (opex).

Pengembalian investasi berasal dari tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandar udara selama masa konsesi 25 tahun. Proyek ini juga direncanakan akan mendapatkan penjaminan pemerintah (Government Guarantee) melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Tahap prakualifikasi proyek akan dilakukan sekitar bulan Oktober 2018. (*)

KOMENTAR