ARAH KITA | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE
Kemendes

Kemendes PDTT Gelar Workshop Bina Damai

Jumat , 19 Juli 2019 | 22:03
Kemendes PDTT Gelar Workshop Bina Damai
Foto: Dok Kemendes PDTT
POPULER

ARAHDESTINASI.COM: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTU) menggelar workshop internalisasi kurikulum Bina Damai bagi aparatur pemerintah daerah dan desa di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Workshop itu dimaksudkan agar aparatur sipil pemerintah daerah/desa maupun masyarakat memiliki pengetahuan dalam penanganan konflik sosial. Selain itu para aparatur dan masayarakat diharapkan senantiasa mengarustumakan perencaaan yang peka terhadap perdamaian.

Program kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini disebarkanluaskan melalui beragam modul, salah satunya modul pelatihan Bina Damai bagi aparatur sipil negara. Modul tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara tentang manajemen perdamaian dapat diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Jenderal PDTU Kemendes PDTT Aisyah Gamawati dalam paparan yang disampaikan oleh ketua panitia Basuki, mengatakan bahwa Kemendes PDTT mendorong terjadinya perdamaian di desa melalui contoh dan tauladan dari para aparatur desa sebagai pelayan publik.

"Aparatur desa harus menjadi pelayan publik tidak hanya melulu melakukan pelayanan yang bersifat rutinitas namun juga dapat memberikan pelayanan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang kiranya dapat menimbulkan konflik sosial agar dapat diberikan solusi bersama," katanya di Sumbawa Barat, baru-baru ini.

Workshop dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Abdul Aziz. Dalam sambutannya Abdul Aziz menyatakan bahwa konflik sosial yang terjadi di masyarakat hendaknya diselesaikan dengan mengutamakan mediasi serta musyawarah atau dengan kata lain menghindari jalur hukum atau litigasi.

"Penyelesaian konflik sosial tanpa proses peradilan memiliki banyak keunggulan. Disamping tidak banyak biaya yang dikeluarkan hubungan antar masyarakat pun diharapkan dapat dijaga keharmonisannya. Selain itu sebagai aparatur sipil juga akan mendapatkan kepuasan batin jika dapat mendamaikan pihak-pihak yang berseteru melalui kemampuan mediasi dan negosiasi yang dimilikinya," katanya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa kemampuan untuk melakukan proses tersebut harus di miliki oleh aparatur sipil sebagai pelayan publik dan sebenarnya praktek semacam itu sudah berkembang lama di masyarakat.

"Lembaga perdamaian sudah ada, hidup dan berkembang di masyarakat. Kita sudah sering praktikan tapi tidak pernah disadari karena tidak pernah ditulis. Praktik ini lazim disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Bahkan, Prof. Dr. Idrus Abdullah yang merupakan putera asli Sumbawa Barat telah menulis buku terkait hal tersebut yaitu Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution)," katanya. (*)

KOMENTAR