ARAH KITA | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

6 Bandara Kemenhub akan Dikelola Angkasa Pura

Selasa , 25 September 2018 | 19:56
6 Bandara Kemenhub akan Dikelola Angkasa Pura
Foto ilustrasi: pixabay.com

ARAHDESTINASI.COM: Enam bandara unit pelaksana teknis (UPT) yang saat ini masih dioperasikan Kementerian Perhubungan akan resmi dikelola PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II mulai 2019.

"Kalau sekarang kerja sama pemerintah badan usaha yang sudah saya minta dijalankan itu Bandara Lampung, Bengkulu, Belitung, Kalimantan Tengah, Labuan Bajo dan Sentanii. Sementara ini ada enam, nanti akan kita kembangkan. Per 1 Januari dikelola AP I dan AP II, mereka juga bisa bekerja sama swasta atau asing yang lain," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai sambutan dalam International Society of Air Safety Investigators VI 2018 di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Budi mengatakan sejumlah investor, baik BUMN, swasta maupun asing sudah banyak menyatakan minat untuk kerja sama tersebut. Namun perlu melalui seleksi dan kajian karena berkaitan erat dengan faktor keselamatan. "Banyak sekali yang mau, tapi karena ini berkaitan dengan udara, dengan keselamatan, nanti kalau sudah ada exercise, kita buka beberapa," katanya.

Secara umum, terang Budi, bandara-bandara yang dikerjasamakan adalah bandara-bandara yang memiliki potensi pergerakan tinggi, baik itu didukung oleh sektor pariwisata maupun industri.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Pramintohadi Sukarno, mengatakan dengan dikerjasamakan, maka alokasi biaya untuk pengembangan bandara bisa dihemat. "Otomatis belanja modal dan investasi lebih rasional dilakukan pihak ketiga. Tahun 2019 kita enggak ada investasi bandara jadinya," katanya.

AP II sendiri sudah mengalokasikan belanja modal untuk pengembangan lima bandara yang dikerjasamakan sebesar Rp1,7 triliun dan untuk kerja sama jangka waktu 25-30 tahun.

Dia menyebutkan terdapat 50 perusahaan yang mengikuti Market Sounding untuk berinvestasi di bandara-bandara yang dikerjasamakan tersebut, namun Kemenhub mengutamakan BUMN karena untuk menjamin aspek keselamatan. (*)

Editor : Aurora
KOMENTAR